Tips

Aduan Konten Komdigi: Cara Lapor dan Konten yang Bisa Diblokir

M
Mughu
9 menit baca
Aduan Konten Komdigi: Cara Lapor dan Konten yang Bisa Diblokir

Cara lapor konten negatif lewat aduankonten.id, syarat bukti yang wajib dilampirkan, konten yang bisa langsung diblokir Komdigi, dan langkah kalau unggahan Anda

Aduan konten Komdigi dikirim lewat situs aduankonten.id: daftar sebagai pelapor, tempel tautan konten, lampirkan tangkapan layar, lalu tulis alasannya. Layanan ini gratis, terbuka untuk semua WNI yang sudah mendaftar, dan setiap laporan mendapat nomor tiket untuk dilacak.

Topik ini sedang ramai karena dua hal yang berlawanan. Banyak orang ingin melaporkan situs judi online, penipuan, atau hoaks. Di sisi lain, sejumlah unggahan kritik justru dibatasi setelah ada permintaan Komdigi. Pada Jumat, 13 November 2026, Komdigi menjelaskan batas kewenangannya dalam forum Ngopi Komdigi di Jakarta. Di bawah ini ada langkah melapor, daftar konten yang bisa langsung diputus aksesnya, dan jalan keluar kalau unggahan Anda sendiri yang kena.

Langkah lapor di aduankonten.id

Prosesnya bisa selesai dalam sepuluh menit, asal bukti sudah disiapkan sebelum membuka formulir. Urutannya mengikuti panduan resmi di halaman FAQ Aduan Konten dan infografis JDIH Komdigi.

  1. Buka aduankonten.id dari browser HP atau laptop. Pastikan alamatnya benar dan tidak diawali nama domain lain.
  2. Pilih Pendaftaran Pelapor, lalu isi data diri. Pelapor harus WNI.
  3. Masuk ke Formulir Aduan.
  4. Tempel URL konten yang dilaporkan. Satu laporan sebaiknya untuk satu tautan supaya mudah diverifikasi.
  5. Pilih jenis pelanggaran, misalnya perjudian, pornografi, penipuan, atau hoaks.
  6. Unggah tangkapan layar yang memperlihatkan isi konten beserta alamat atau nama akunnya.
  7. Tulis alasan singkat: apa pelanggarannya dan kenapa merugikan.
  8. Kirim, lalu simpan kode tiket yang muncul. Kode ini dipakai di menu Lacak Aduan.

Tips: Ambil tangkapan layar sebelum melapor ke platform. Konten penipuan sering dihapus pemiliknya sendiri lalu muncul lagi dengan akun baru, dan bukti lama tetap berguna.

FAQ Aduan Konten menyebut semua laporan yang memenuhi syarat akan diproses. Syaratnya tiga: ada tautan, ada tangkapan layar, dan ada alasan. Laporan tanpa salah satunya kemungkinan besar berhenti di tahap verifikasi. Lama penanganan tidak dipatok. Tim Aduan Konten memprioritaskan laporan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran dan kelengkapan bukti.

Lewat mana lagi selain situs?

Tidak semua orang nyaman mengisi formulir. Diskominfo Kota Tangerang mencantumkan kanal resmi lain yang dikelola tim Aduan Konten:

Kanal Alamat Cocok untuk
Situs aduankonten.id Laporan lengkap dengan nomor tiket
Email [email protected] Lampiran banyak atau laporan panjang
X @aduankonten Menandai konten yang sedang viral
Instagram @aduankonten.official Informasi dan pengumuman
Facebook Aduan Konten Official Informasi dan pengumuman

Kalau memakai email, tulis subjek yang jelas, misalnya "Aduan situs judi online" plus nama domainnya. Isi email tetap harus memuat tiga syarat tadi: tautan, tangkapan layar, dan alasan.

Peringatan: Sumber resmi yang kami cek tidak mencantumkan nomor WhatsApp untuk Aduan Konten. Hati-hati dengan akun yang mengaku "admin Komdigi", lalu meminta data pribadi, kode OTP, atau biaya agar laporan diproses. Layanan ini gratis.

Konten yang bisa langsung diblokir, mana yang perlu verifikasi

Ini bagian yang sering disalahpahami. Komdigi tidak bisa memutus akses semua konten yang dilaporkan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyebut hanya dua kategori yang bisa langsung diputus aksesnya: perjudian online dan pornografi. Kedua kategori itu juga sudah masuk pedoman komunitas tiap platform.

Kategori lain butuh rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidangnya, seperti dijelaskan Mediodecci kepada detikInet:

Jenis konten Siapa yang memverifikasi Bisa langsung diblokir?
Judi online Komdigi Ya
Pornografi Komdigi Ya
Perdagangan ilegal Kementerian Perdagangan Tidak, tunggu verifikasi
Makanan dan obat tanpa izin edar BPOM Tidak, tunggu verifikasi
Hoaks soal kesehatan, misalnya imunisasi Instansi bidang kesehatan Tidak, tunggu verifikasi
Produk pers Dewan Pers (UU Pers) Tidak, bukan ranah UU ITE

Dasarnya adalah Pasal 40 UU ITE. Pasal ini memberi pemerintah wewenang memerintahkan pencegahan penyebaran dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Untuk disinformasi dan ujaran kebencian, Komdigi memakai pedoman dalam Kepmenkomdigi Nomor 127 dan 128 Tahun 2026.

Dalam pedoman itu, informasi dianggap tidak sesuai fakta kalau:

  • bertentangan dengan keterangan sumber yang sah dan kredibel;
  • tidak punya referensi tepercaya;
  • sebenarnya benar, tetapi disajikan dengan konteks yang menyesatkan.

Artinya, laporan "saya tidak suka konten ini" tidak cukup. Alasan yang kuat menunjuk pelanggaran yang jelas dan, bila perlu, menyertakan sumber resmi yang membantah isi konten tersebut.

Kenapa moderasi konten Komdigi ramai dibahas?

Pemicunya temuan lembaga pemantau media Remotivi bersama SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network). Hingga 8 November 2026, kedua lembaga mencatat 127 konten mengalami moderasi atau takedown. Sebanyak 94 konten, atau sekitar 74%, disebut dibatasi atas permintaan Komdigi.

Rincian topiknya, menurut temuan yang dikutip detikInet:

Topik konten Jumlah
Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto 32
Kritik terhadap pejabat dan pemerintah 32
Demonstrasi 16
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 13

Komdigi menjawab lewat forum Ngopi Komdigi pada 13 November 2026. "Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," kata Mediodecci. Ia juga menegaskan, "Komdigi bukan tukang sensor."

Mediodecci menambahkan bahwa aturan dalam UU ITE sampai keputusan menteri mengatur platform, bukan pengguna. Komdigi tidak menyidik atau menegakkan hukum pidana terhadap pemilik akun. Tugasnya memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjalankan kewajiban moderasi.

Unggahan Anda dibatasi atas permintaan Komdigi, lalu bagaimana?

Langkah pertama adalah memastikan siapa yang membatasi. Pembatasan bisa datang dari moderasi platform sendiri atau dari permintaan pemerintah, dan keduanya punya jalur keberatan berbeda.

Cara membedakannya, menurut penjelasan Komdigi yang dikutip Monitor Kalteng:

  • Di X, pemilik akun menerima notifikasi bahwa kontennya diminta dihapus atas permintaan Komdigi.
  • Di Facebook dan Instagram (Meta), muncul keterangan bahwa konten dibatasi dengan menyebut Komdigi sebagai pihak peminta.
  • Kalau notifikasi hanya menyebut pelanggaran pedoman komunitas tanpa nama Komdigi, besar kemungkinan itu keputusan platform. Ajukan banding lewat menu banding di aplikasi.

Kalau nama Komdigi tercantum dan Anda yakin kontennya tidak melanggar, Komdigi mempersilakan pengguna melapor bahwa konten tersebut keliru dibatasi. Tim akan memeriksa ulang sebelum mengambil keputusan berikutnya. Siapkan hal berikut agar pemeriksaan cepat:

  1. Tangkapan layar notifikasi pembatasan yang menyebut Komdigi, lengkap dengan tanggalnya.
  2. Tautan atau salinan isi unggahan.
  3. Penjelasan kenapa konten itu sah, misalnya kritik berdasarkan data publik, liputan peristiwa, atau produk jurnalistik.
  4. Sumber pendukung, seperti dokumen resmi atau berita media yang terverifikasi Dewan Pers.

Contoh nyata datang dari media Magdalene. Kontennya sempat dibatasi setelah ada aduan masyarakat. Setelah diketahui konten itu produk pers, Komdigi memulihkan aksesnya. "Kita proses normalisasi. Kenapa demikian? Karena konten pers ada di bawah kewenangan UU Pers, bukan UU ITE," ujar Mediodecci. Sengketa konten pers kemudian diserahkan ke Dewan Pers.

Komdigi juga sedang menyiapkan notifikasi publik untuk konten yang diputus aksesnya. Langkah ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai pemutusan akses harus didahului pemberitahuan. Menurut Mediodecci, rancangan mekanismenya rampung pada 13 November 2026. Tanggal berlakunya belum diumumkan.

Supaya laporan tidak mental di tahap verifikasi

Banyak laporan gagal bukan karena kontennya aman, tetapi karena buktinya lemah. Pakai tabel ini sebelum menekan tombol kirim:

Kalau laporan Anda... Masalahnya Perbaikan
Hanya berisi nama akun Tim sulit menemukan konten Salin URL lengkap unggahan atau profil
Tangkapan layar terpotong Isi atau sumber tidak terlihat Tampilkan isi, nama akun, dan tanggal
Alasannya "meresahkan" saja Tidak menunjuk pelanggaran Sebut jenisnya: judi, penipuan, obat ilegal, hoaks
Menggabungkan 20 tautan Verifikasi lambat Pecah jadi beberapa laporan
Melaporkan hoaks tanpa pembanding Sulit dibuktikan tidak sesuai fakta Lampirkan bantahan dari sumber resmi
Melaporkan berita media Bukan ranah UU ITE Ajukan ke Dewan Pers

Untuk penipuan yang sudah menimbulkan kerugian uang, laporan ke Aduan Konten hanya menghentikan penyebaran kontennya. Uang dan pelaku urusan bank serta polisi, karena Komdigi menyatakan tidak menangani penyidikan pidana. Simpan bukti transfer dan percakapan sebelum akun pelaku hilang.

Lapor ke platform dulu atau langsung ke Komdigi?

Keduanya bisa berjalan bersamaan. Untuk konten yang jelas melanggar pedoman komunitas, fitur lapor di aplikasi sering lebih cepat karena tim platform bisa langsung menurunkannya. Aduan ke Komdigi lebih berguna untuk situs web yang tidak punya tombol lapor, konten yang terus muncul lagi, atau pelanggaran berat seperti judi online dan pornografi.

Panduan cepatnya:

  • Situs judi online atau situs porno: lapor ke aduankonten.id. Dua kategori ini bisa langsung diputus aksesnya.
  • Akun media sosial penipu: lapor di aplikasi, lalu kirim juga ke Aduan Konten dengan tangkapan layar.
  • Toko online yang menjual obat tanpa izin: lapor ke Aduan Konten, tetapi pemblokiran menunggu verifikasi BPOM.
  • Hoaks kesehatan: sertakan bantahan resmi, karena verifikasinya melibatkan instansi kesehatan.
  • Unggahan Anda sendiri dibatasi: cek dulu nama pihak peminta di notifikasi, baru pilih banding ke platform atau laporan keberatan ke Komdigi.

Checklist

  • Sudah daftar sebagai pelapor di aduankonten.id
  • URL lengkap konten sudah disalin
  • Tangkapan layar memperlihatkan isi, akun, dan tanggal
  • Alasan menyebut jenis pelanggaran yang jelas
  • Kode tiket disimpan untuk Lacak Aduan
  • Tidak memberikan data pribadi atau OTP ke akun yang mengaku petugas

Referensi

  1. detikInet (2026). Tak Semua Konten Bisa Diblokir, Komdigi Jelaskan Batas Kewenangannya
  2. Monitor Kalteng (2026). Komdigi Siapkan Notifikasi Publik untuk Konten yang Diblokir
  3. AduanKonten.id (2026). FAQ Layanan Aduan Konten
  4. JDIH Kemkomdigi (2024). Infografis Layanan Aduan Konten
  5. Diskominfo Kota Tangerang (2026). Lindungi Ruang Digital, Ketahui Cara Melaporkan Konten Negatif di Internet
  6. detikNews (2025). Cara Melaporkan Konten Negatif di Internet, Simak Panduannya
  7. Remotivi dan SAFEnet (2026). Temuan moderasi konten hingga 8 November 2026, dikutip detikInet

Pertanyaan Umum

Apakah lapor ke aduankonten.id dipungut biaya?
Tidak. Halaman FAQ resmi menyebut layanan Aduan Konten sepenuhnya gratis untuk masyarakat. Siapa pun yang meminta uang dengan alasan mempercepat laporan patut dicurigai sebagai penipu.
Apa email aduan konten Komdigi?
Alamat email resminya [email protected]. Kirim tautan konten, tangkapan layar, dan alasan pelaporan dalam satu email agar tim bisa langsung memverifikasi.
Apakah identitas pelapor dirahasiakan?
Ya. Aduan Konten menjamin kerahasiaan data pelapor dan menyatakan data itu hanya dipakai untuk verifikasi serta tindak lanjut. Pihak yang dilaporkan tidak diberi tahu siapa pelapornya.
Bagaimana cara mengecek status laporan?
Masukkan kode atau nomor tiket yang didapat saat mengirim laporan ke menu Lacak Aduan di aduankonten.id. Tanpa kode itu, laporan sulit dicari, jadi simpan tangkapan layarnya.
Apakah Komdigi bisa memblokir akun karena kritik terhadap pemerintah?
Komdigi menyatakan hanya judi online dan pornografi yang bisa langsung diputus aksesnya, sedangkan konten lain butuh verifikasi instansi berwenang. Pengguna yang merasa kontennya keliru dibatasi bisa mengajukan keberatan agar diperiksa ulang, seperti kasus Magdalene yang aksesnya dipulihkan.

Kesimpulan

Untuk melapor konten negatif, aduankonten.id tetap jalur paling rapi: gratis, ada nomor tiket, dan bisa dilacak. Kunci laporan yang diproses ada di tiga bukti, yaitu tautan, tangkapan layar, dan alasan yang menyebut pelanggaran dengan jelas.

Kalau unggahan Anda sendiri yang dibatasi, baca dulu notifikasinya. Nama Komdigi di notifikasi berarti Anda bisa mengajukan keberatan ke Komdigi, sedangkan pembatasan tanpa nama Komdigi diselesaikan lewat banding di platform. Simpan artikel ini atau bagikan ke grup keluarga, supaya semua orang tahu jalur lapor resminya dan tidak tertipu "admin Komdigi" palsu.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!

Tinggalkan komentar